ANGGARAN DASAR
IKATAN AHLI TEKSTIL SELURUH INDONESIA

Mukadimah

Bahwa menyadari hakekat kemerdekaan Republik Indonesia adalah jembat an emas yang menghantarkan seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pembangunan nasional memerlukan upaya untuk meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakatnya.
Dalam sejarah perkembangan industri tekstil yang selalu menjadi industri pelopor yang tidak saja menghantarkan masyarakat kepada tingkat kehidupan yang lebih baik tetapi sesuai dengan sifat kepeloporannya bahkan menghantarkan masyarakat dan bangsa ke arah pengenalan dan perkembangan industri secara menyeluruh yang semakin maju.
Para ahli tekstil yang telah mempersiapkan dirinya untuk memberikan pengabdian di bidang tekstil tidak dapat dilepaskan perannya di dalam perkembangan industry tersebut.
Bahwa dengan menunjukkan peran serta aktif disertai dengan karya nyata dari para ahli tekstil, merupakan suatu pengabdian yang utuh pada perkembangan industry tekstil di tanah air.
Maka para ahli tekstil seluruh Indonesia terpanggil untuk meningkatkan peran serta dengan menggalang dirinya di dalam suatu wadah organisasi “IKATAN AHLI TEKSTIL SELURUH INDONESIA” disingkat dengan IKATSI, dengan tekad untuk mewujudkan ahli tekstil Indonesia yang profesional, terpercaya, berdaya saing, dan memberi nilai tambah tinggi bagi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.

BABI : IDENTITAS ORGANISASI

Pasal 1. NAMA, BENTUK DAN LAMBANG

  1. Organisasi ini bernama IKATAN AHLI TEKSTIL SELURUH INDONESIA, selanjutnya disebut IKATSI.

  2. IKATSI berbentuk perhimpunan.

  3. Lambang IKATSI adalah:

...

Sebagaimana dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.


Pasal 2. TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

  1. IKATSI berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia.

  2. IKATSI didirikan di Bandung pada tanggal 21 Nopember 1958 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II : AZAS, TUJUAN, DAN SIFAT

Pasal 3. AZAS

IKATSI berazaskan Pancasila, berlandaskan keahlian, keprofesionalan, dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemanfaatannya bagi industry dan masyarakat luas dengan berpegang pada iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 4. TUJUAN IKATSI bertujuan :

  1. Mewujudkan tenaga ahli tekstil yang profesional, bertanggung jawab dan dapat dipercaya.

  2. Menjadikan organisasi profesi keahlian tekstil secara nasional yang memiliki kesetaraan dan diakui internasional.

  3. Meningkatkan peran para ahli tekstil dalam pembangunan, untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara.

  4. Memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, perekayasaan, dan seni dibidang tekstil serta menerapkannya sebagai karya yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 5. SIFAT

Organisasi IKATSI bersifat nasional, bebas, mandiri dan nonpartisan.

BAB III :USAHA

Pasal 6. Usaha-Usaha untuk mencapai Tujuan

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, IKATSI melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

  1. Menghimpun seluruh tenaga ahli tekstil di Indonesia ke dalam wadah IKATSI.

  2. Menyelenggarakan berbagai kegiatan peningkatan profesi keahlian, pengkajian,penelitian, pengembangan, dan Pendidikan dibidang tekstil serta sertifikasi keprofesionalan dan penghargaan prestasi secara mandiri berdasarkan undang-undang yang berlaku.

  3. Membangun kerjasama dengan pemerintah, organisasi lain,dunia usaha,dan masyarakat seluas- luasnya didalam dan diluarnegeri.

  4. Mengambil bagian dan berperan aktif di dalam forum-forum nasional dan internasional dibidang tekstil atau yang berkaitan dengan tekstil.

  5. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART organisasi dan peraturan-peraturan lainnya.

BAB IV : KEDAULATAN

Pasal 7. KEDAULATAN IKATSI

Kedaulatan IKATSI berada ditangan Anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Anggota dalam Rapat Anggota.

BAB V : KEANGGOTAAN

Pasal 8. JENIS KEANGGOTAAN

Anggota IKATSI terdiri dari :

  1. Anggota Muda

  2. Anggota Biasa

  3. Anggota Luar Biasa.

  4. Anggota Kehormatan.

Keanggotaan dan jenis keanggotaan ditetapkan oleh pengurus IKATSI.

Pasal9.ANGGOTA MUDA

Warga Negara Indonesia yang telah menyelesaikan Pendidikan dibidang tekstil,minimal pada tingkat academi atau Ahli Madya(D3) dan seterusnya, baik didalam maupun diluar negeri.

Pasal 10. ANGGOTA BIASA

Anggota Muda yang sudah berpengalaman kerja minimal 5 tahun dibidang tekstil dan produk tekstil (TPT) atau yang terkait.

Pasal 11. ANGGOTA LUAR BIASA

  1. Warga Negara Indonesia bukan berpendidikan tinggi tekstil namun aktif didalam dunia TPT pertekstilan yang diakui sebagai ahli tekstil.

  2. Warga Negara Asing yang berpendidikan tinggi tekstil atau yang diakui sebagai ahli tekstil di Indonesia

Pasal 12. ANGGOTA KEHORMATAN

Warga Negara Indonesia yang telah berkontribusi besar dalam dunia TPT di Indonesia atau organisasi IKATSI.

BAB VI : HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 13. HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA MUDA

  • Hak Anggota Muda adalah:

    1. Menghadiri Rapat Anggota, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usul atau saran sesuai tata tertib dan peraturan yang berlaku.

    2. Hak membela dan mendapat pembelaan dari IKATSI.

  • Kewajiban Anggota Muda adalah:

    1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-keputusan Pengurus IKATSI yang telah diambil dengan sah.

    2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan etika anggotaIKATSI Pasal 14. HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTABIASA

  • Hak Anggota Biasa adalah:

    1. Menghadiri Rapat Anggota, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usul atau saran sesuai tata tertib dan peraturan yang berlaku.

    2. Memiliki hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus dan atau jabatan lain yang ditetapkan.

    3. Memiliki hak untuk mendapat kartu anggota IKATSI dari Pengurus Pusat.

    4. Hak membela diri dan mendapat pembelaan dari IKATSI.

    5. Berhak mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan IKATSI.

    6. Berhak mendapatkan fasilitasi yang tersedia di IKATSI.

  • Kewajiban Anggota Biasa adalah:

    1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan - keputusan Pengurus Pusat IKATSI yang telah diambil dengan sah.

    2. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan IKATSI.

    3. Melaksanakan dengan bertanggung-jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan IKATSI.

    4. Membayar iuran anggota yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

    5. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan kode etikIKATSI. Pasal 15. HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA LUAR BIASA

  • Hak Anggota Luar Biasa adalah:

    1. Menghadiri Rapat Anggota, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usul atau saran sesuai tata tertib dan peraturan yang berlaku.

    2. Memiliki hak untuk mendapat kartu anggota luar biasa IKATSI dari PengurusPusat.

    3. Hak membela diri dan mendapat pembelaan dari IKATSI.

    4. Berhak mengikuti kegiatan tertentu yang diselenggarakan IKATSI.

    5. Berhak mendapatkan fasilitasi yang tersedia diIKATSI.

  • Kewajiban Anggota Luar Biasa adalah:

    1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan Pengurus IKATSI yang telah diambil dengan sah.

    2. Membayar iuran anggota yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

    3. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan kode etik IKATSI.

Pasal 16. HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KEHORMATAN

  • Hak Anggota Kehormatan adalah:

    1. Menghadiri Rapat Anggota, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usul atau saran sesuai dengan tata tertib dan peraturan yang berlaku.

    2. Hak membela dan mendapat pembelaan dari IKATSI.

    3. Berhak mengikuti kegiatan tertentu yang diselenggarakan IKATSI.

    4. Berhak mendapatkan fasilitas yang tersedia di IKATSI.

  • Kewajiban Anggota Kehormatan adalah:

    1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan - keputusan Pengurus IKATSI yang telah diambil dengan sah.

    2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan kode etik IKATSI

BAB VII : ORGANISASI

Pasal 17. SUSUNAN ORGANISASI

IKATSI mempunyai organ utama organisasi sebagai berikut:

  1. Majelis Kehormatan

  2. Dewan Penasehat

  3. Dewan Pengawas

  4. Pengurus:

    1. Pengurus pusat

    2. Pengurus wilayah

...








Pasal 18. MAJELIS KEHORMATAN

  1. Majelis Kehormatan adalah Anggota Biasa yang merupakan ex-officio ketua alumni atau perwakilan yang ditunjuk oleh masing-masing PerguruanTinggi.

  2. Majelis Kehormatan disahkan oleh kongres.

  3. Majelis Kehormatan dipimpin oleh seorang Ketua Majelis yang dipilih dan ditunjuk oleh anggotanya.

Pasal 19. DEWAN PENASEHAT

  1. Dewan Penasehat adalah anggota biasa yang mempunyai kepatutan dan kelayakan untuk menjadi Dewan Penasehat, yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota yang sebanyak-banyaknya memiliki 7 (tujuh) orang Anggota.

  2. Anggota Dewan Penasehat adalah anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh Majelis Kehormatan.

  3. Ketua Dewan Penasehat dipilih dan ditunjuk oleh anggotanya.

Pasal 20. DEWAN PENGAWAS

  1. Dewan Pengawas adalah anggota yang memiliki kelayakan dan keahlian dalam bidang pengawasan, khususnya pengawasan dibidang keuangan dan program kerja.

  2. Anggota Dewan Pengawas adalah anggota biasa yang di usulkan oleh pengurus pusat dan di sahkan oleh Majelis Kehormatan.

  3. Dewan Pengawas terdiri dari seorang ketua merangkap anggota yang sebanyak-banyaknya memiliki 5 (lima) orang anggota.

  4. Ketua Dewan Pengawas dipilih dan ditunjuk oleh anggotanya.

Pasal 21. PENGURUS

      Pengurus Pusat

      1. Pengurus pusat dipimpin oleh seorang ketua umum yang dipilih oleh kongres.

      2. Ketua umum dibantu oleh wakil ketua umum, Sekretaris Jendral, dan Bendahara Umum dalam pengambilan setiap kebijakan, ditambah beberapa orang ketua bidang (sesuai kebutuhan).

      Pengurus Wilayah

      1. Kepengurusan wilayah dibentuk oleh pengurus pusat berdasarkan kepentingan organisasi di wilayah tersebut.

      2. Pengurus wilayah dipilih oleh anggota biasa yang berada diwilayah tersebut bersama dengan pengurus pusat.

      3. Pengurus wilayah dipimpin oleh seorang ketua wilayah, dibantu sekretaris, bendahara, atau perangkat pengurus lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 22. MASA KERJA

  1. Masa kerja Majelis Kehormatan yang disahkan oleh kongres adalah 4 (empat) tahun. Bila terjadi kekosongan dan atau pergantian dan atau perubahan jumlah anggota majelis, maka akan diputuskan oleh keputusan rapat Majelis Kehormatan itu sendiri dan akan disahkan kembali pada kongres berikutnya.

  2. Masa kerja Dewan Penasehat, Dewan Pengawas dan Pengurus Pusat/Wilayah ditetapkan selama 4 (empat) tahun.

  3. Pengurus yang sedang berjalan berkewajiban menyelenggarakan kongres pada setiap akhir periode kepengurusannya, untuk membuat laporan pertanggungjawaban pada anggota serta menyelenggarakan pemilihan pengurus yang baru.

Pasal 23. TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS KEHORMATAN

  1. Melakukan tugas pembinaan, pengawasan dan penilaian, pelaksanaan kode etik ahli tekstil Indonesia, serta memberi sanksi terhadap perbuatan anggota yang melanggar kode etik, kehormatan dan nama baik IKATSI.

  2. Memilih dan menetapkan anggota dewan penasehat.

  3. Mengesahkan anggota dewan pengawas

  4. Pemberian sanksi kepada anggota setelah melalui penilaian pada sidang mahkamah Majelis Kehormatan, pelaksanaan sanksi etik kepada anggota yang melakukan pelanggaran dijalankan oleh pengurus.

Pasal 24. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENASEHAT

  1. Dewan Penasehat bertugas untuk memberi pengarahan, pertimbangan, saran dan atau nasihat kepada Pengurus Pusat IKATSI baik diminta maupun tidak diminta.

  2. Dewan Penasehat berwenang mengusulkan perubahan AD/ART kepada Pengurus Pusat IKATSI.

  3. Dewan Penasehat dapat mengusulkan untuk diselenggarakannya kongres luar biasa kepada majelis kehormatan.

Pasal 25. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS

  1. Dewan Pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian atas pelaksanaan anggaran dan program yang dilaksanakan oleh pengurus pada tahun berjalan.

  2. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas dapat menghentikan sementara program yang sedang dilaksanakan oleh pengurus dan membuat laporan untuk disampaikan pada rapat pimpinan nasional.

Pasal 26. TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

  1. Ketua Umum Terpilih menyusun Kepengurusan Pusat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Kalender setelah Kongres.

  2. Ketua Umum Terpilih mengusulkan anggota Dewan Pengawas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Kalender setelah Kongres.

  3. Pengurus bertugas melaksanakan seluruh keputusan Kongres, menyusun dan melaksanakan rencana kerja organisasi, memberikan laporan kegiatan dan pertanggung-jawaban keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Anggota dalam Kongres selama masa kepengurusannya.

  4. Pengurus Pusat memberikan laporan kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dalam Rapat Kerja Nasional.

BAB VIII : RAPAT

Pasal 27 : JENIS-JENIS RAPAT

Jenis-jenis Rapat terdiri dari :

  1. Rapat Anggota

  2. Rapat Pimpinan

  3. Rapat Pengurus

  4. Rapat Kerja

Pasal 28 : RAPAT ANGGOTA

  1. Rapat Anggota terdiri dari :

    1. Rapat Anggota Tingkat Nasional

    2. Rapat Anggota Tingkat Wilayah

  1. Rapat Anggota Tingkat Nasional disebut Kongres yang merupakan Rapat Anggota tertinggi dalam proses pengambilan keputusan di organisasi IKATSI, yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun, setiap berakhirnya periode kepengurusan.

  2. Rapat Anggota Tingkat Wilayah disebut Musyawarah Wilayah yang merupakan Rapat Anggota tertinggi tingkat Wilayah dalam proses pengambilan keputusan di organisasi IKATSI Wilayah, yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun.

  3. Rapat Anggota yang diadakan diluar ketentuan pada ayat 2 dan 3 di atas, disebut Kongres Luar Biasa dan Musyawarah Wilayah Luar Biasa.

  4. Peserta, Wewenang dan Mekanisme Rapat Anggota diatur dalam Anggaran RumahTangga.

Pasal 29 : RAPAT PIMPINAN

  1. Rapat Pimpinan adalah Rapat yang terdiri dari Majelis Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, dan Pengurus pusat dan wilayah. Rapat Pimpinan diselenggarakan oleh Pengurus pusat untuk membahas hal-hal penting menyangkut Kebijakan, Program Kerja, dan Anggaran.

  2. Peserta dan Mekanisme Rapat Pimpinan diatur dalam Anggaran RumahTangga.

Pasal 30 : RAPAT PENGURUS

  1. Rapat Pengurus adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus pada semua tingkatan untuk membahas pelaksanaan programkerja.

  2. Peserta dan Mekanisme Rapat Pengurus diatur dalam Anggaran RumahTangga.

Pasal 31 : RAPAT KERJA

  1. Rapat Kerja adalah rapat yang dilaksanakan oleh Pengurus pada semua tingkatan untuk membahas program kerja tahunan.

  2. Jenis-jenis Rapat Kerja adalah sebagai berikut:

    1. Rapat Kerja Nasional

    2. Rapat Kerja Wilayah

  3. Rapat Kerja Nasional adalah Rapat Kerja yang membahas program kerja tahunan yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.

  4. Rapat Kerja Wilayah adalah Rapat Kerja yang membahas program kerja tahunan tingkat Wilayah yang mengacu kepada Program Kerja IKATSI dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.

  5. Peserta dan Mekanisme Rapat Kerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX : PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 32 : PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

  1. Setiap keputusan dalam Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka dilakukan pemungutan suara dan keputusan adalah sah berdasarkan suara terbanyak.

  2. Mekanisme penentuan kuorum, musyawarah, dan pemungutan suara diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X :KEUANGAN

Pasal 33 : SUMBER KEUANGAN

Sumber keuangan organisasi diperoleh dari:

  1. Iuran Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa.

  2. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat.

  3. Usaha dan penerimaan lain yang sah.

Pasal 34 : PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

  1. Pertanggungjawaban keuangan organisasi dilakukan secara transparan dan akuntabel yang diaudit oleh akuntan publik baik ditingkat pusat maupun wilayah.

  2. Pertanggung jawaban keuangan selama periode kepengurusan dilaporkan dalam Rapat Anggota.

  3. Pertanggungjawaban keuangan tahunan dilaporkan dalam rapat pimpinan.

BAB XI : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 35 : MEKANISME PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

  1. Anggaran Dasar dapat dirubah berdasarkan usulan Dewan Penasehat dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa untuk diputuskan dan disahkan.

  2. Perubahan Anggaran Dasar belum dapat dijalankan bila belum mendapat pengesahan dari Kongres atau Kongres Luar Biasa.

  3. Perubahan anggaran dasar harus mendapat persetujuan dari 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) Anggota Biasa atau 2/3 (dua pertiga) dari jumlah wilayah pada kongres atau kongres luar biasa.

BAB XII : PEMBUBARAN

Pasal 36 : PEMBUBARAN ORGANISASI

  1. Usulan pembubaran organisasi harus mendapat persetujuan dari 2/3 (dua pertiga) AnggotaBiasa.

  2. Pembubaran organisasi IKATSI hanya dapat dilakukan oleh keputusan Kongres yang diadakan untuk maksud tersebut dan dihadiri oleh minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Biasa dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota yang hadir.

BAB XIII : LAIN-LAIN

Pasal 37 : PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI TEKSTIL

IKATSI mendukung kegiatan riset dan pengembangan dibidang tekstil dan produk tekstil oleh para Anggotanya.

BAB XIV : PENUTUP

Pasal 38 : PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IKATSI. Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disahkan.

KONGRES IKATSI KE-8 TAHUN 2019

Ditetapkan dan di sahkan di

:

Hotel Grand QualityYogyakarta

Tanggal

:

8 Maret2019

Pimpinan sidang pleno

   

Ketua

:

Himawan Syaputra A.Md.Teks

Anggota

:

Ir. BambangMaryono

Anggota

:

Ir. Syafril Sjofyan

Anggota

:

Ir. R. Dade Sudrajat. BK. Teks






ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN AHLI TEKSTIL SELURUH INDONESIA

BAB I : KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga ini bersumber pada Anggaran Dasar IKATSI yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

BAB II : IDENTITAS ORGANISASI

Pasal 2. BENTUK DAN LAMBANG

  1. Organisasi IKATSI berbentuk perhimpunan yang merupakan wadah berkumpulnya Ahli Tekstil Seluruh Indonesia untuk melakukan kegiatan Bersama dalam lingkup ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial kemanusiaan untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

  2. Lambang IKATSI terdiri dari tulisan “Ikatsi” berwarna biru tua dengan jenis huruf “Adobe Fan Heiti” membentuk lingkaran. Tulisan Ikatsi berada didalam Hexagonal berwarna merah yang sebelah atas bertuliskan “Ikatan Ahli Tekstil” dan disebelah bawah bertuliskan “Seluruh Indonesia”. Yang keseluruhan lambing berada didalam lingkaran kapsul berwana biru, sebagaimana tergambar dibawah ini:

...


BAB III :TUJUAN

Pasal 3 : TUJUAN IKATSI

Meningkatkan upaya untuk lebih aktif dalam pembangunan nasional dengan keahlian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang ditunjang oleh pendidikan dan penelitian dibidang tekstil sehingga terwujud daya saing yang lebih kompetitif di level nasional maupun internasional dengan cara:

  1. Meningkatkan profesionalisme dan integritas para ahli tekstil dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan kompetensi untuk pembangunan bangsa dan negara, memajukan ilmu pengetahuan dan Pendidikan pertekstilan serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat seluas- luasnya.

  2. Kontribusi para ahli tekstil dilaksanakan melalui dukungan kepada sektor usaha dan bisnis, kebijakan dan program pemerintah, kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan sosial masyarakat lainnya.

BAB IV : USAHA

Pasal 4. USAHA-USAHA UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Bahwa usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan IKATSI dijabarkan dalam bentuk program kerja Pengurus IKATSI.

BAB V : KEANGGOTAAN

Pasal 5. KEANGGOTAAN DAN PENDAFTARAN ANGGOTA

  1. Setiap lulusan Pendidikan dibidang tekstil, minimal diploma tiga (D3) dan seterusnya, baik didalam maupun diluar negeri otomatis menjadi anggota muda.

  2. Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa harus mendaftarkan diri secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran, serta melengkapi persyaratan-persyaratan lainnya yang ditentukan oleh pengurus.

  3. Anggota kehormatan adalah seseorang yang diminta oleh pengurus pusat.

  4. Pengurus Pusat menerbitkan Kartu Anggota bagi Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan.

  5. Berakhirnya keanggotaan apabila:

    1. Meninggal dunia.

    2. Mengundurkan diri secara tertulis kepada pengurus pusat.

    3. Dicabut keanggotaannya karena dinilai melanggar AD/ART, kode etik dan nama baik organisasi.

  6. Mekanisme pencabutan keanggotaan diatur dan dilaksanakan oleh pengurus pusat

BAB VI : ORGANISASI

Pasal 6. MAJELIS KEHORMATAN

  1. Majelis Kehormatan dipimpin oleh seorang ketua Majelis dan keputusan yang diambil secara kolektif kolegial.

  2. Bila ketua Majelis berhalangan hadir, maka anggota Majelis dapat menunjuk salah satu anggota Majelis untuk memimpin rapat dan mengambil keputusan yang sah.

  3. Bila ketua Majelis mengundurkan diri atau berhalangan tetap atau ada pergantian ketua alumni perti sebagai ex-officio anggota Majelis, maka anggota Majelis yang ada segera mengadakan rapat untuk memilih ketua Majelis yang baru sampai berakhir masa kepengurusan Majelis.

  4. Bila terjadi pergantian ketua alumni perguruan tinggi sebagai ex-officio anggota Majelis, maka keaggotaannya didalam Majelis Kehormatan secara otomatis digantikan oleh ketua alumni yang baru sampai berakhir masa kepengurusan Majelis.

Pasal 7. DEWAN PENASEHAT

  1. Dewan Penasehat dipimpin oleh seorang ketua Dewan Penasehat dan keputusan yang diambil secara kolektif kolegial.

  2. Bila ketua Dewan Penasehat berhalangan hadir, maka anggota Dewan Penasehat yang lain dapat menunjuk salah satu anggotanya untuk memimpin rapat dan mengambil keputusan yang sah.

  3. Bila ketua Dewan Penasehat mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka anggota Dewan Penasehat yang ada segera mengadakan rapat untuk meminta Majelis Kehormatan menetapkan penggantinya. Setelah itu anggota Dewan Penasehat mengadakan rapat untuk memilih ketua Dewan Penasehat yang baru sampai berakhir masa kepengurusan.

  4. Bila anggota Dewan Penasehat mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka anggota Dewan Penasehat yang ada segera meminta Majelis Kehormatan untuk menetapkan penggantinya.

Pasal 8. DEWAN PENGAWAS

  1. Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang ketua Dewan Pengawas dan keputusan yang diambil secara kolektif kolegial.

  2. Bila ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir, maka anggota Dewan Pengawas yang lain dapat menunjuk salah satu anggotanya untuk memimpin rapat dan mengambil keputusan yang sah.

  3. Bila ketua Dewan Pengawas mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka anggota Dewan Pengawas yang ada segera mengadakan rapat untuk meminta pengurus pusat menetapkan penggantinya. Setelah itu anggota Dewan Pengawas mengadakan rapat untuk memilih ketua Dewan Pengawas yang baru sampai berakhir masa kepengurusan.

  4. Bila anggota Dewan Pengawas mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka anggota Dewan Pengawas yang ada segera meminta pengurus pusat untuk menetapkan penggantinya.

Pasal 9. PENGURUS PUSAT

  1. Pengurus Pusat merupakan pelaksana tertinggi organisasi yang dipimpin oleh seorang KetuaUmum.

  2. Ketua umum menyertakan wakil ketua umum dalam mengambil setiap kebijakan organisasi.

  3. Bila ketua umum mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka wakil ketua umum menjabat sebagai ketua umum yang baru sampai berakhir masa kepengurusan. Selanjutnya ketua umum yang baru memilih wakil ketua umum sampai berakhirnya masa kepengurusan.

  4. Pengurus pusat mengesahkan dan mengukuhkan pengurus wilayah

BAB VII : RAPAT

Pasal 10. KEWENANGAN RAPAT ANGGOTA TINGKAT NASIONAL ATAU KONGRES

Kongres memiliki kewenangan untuk :

  1. Menetapkan dan mengesahkan perubahan dan atau penyempurnaan Anggaran Dasar danAnggaran RumahTangga.

  2. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat periode berjalan.

  3. Menetapkan dan mengesahkan kebijakan umum, garis besar program kerja, dan rekomendasi kongres.

  4. Mengesahkan Majelis Kehormatan.

  5. Memilih dan Mengesahkan Ketua Umum periode berikutnya.

Pasal 11. MEKANISME KONGRES

  1. Kongres diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun dan dapat diikuti oleh seluruhanggota.

  2. Pengurus Pusat menentukan waktu dan agenda Kongres, serta mengundang anggota di media umum paling lambat 3(tiga) bulan sebelum pelaksanaan kongres.

  3. Pengurus Pusat membentuk Kepanitiaan Kongres yang bertugas mengatur penyelenggaraan Kongres 4 (empat) bulan sebelum pelaksanaan Kongres.

  4. Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota biasa atau minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah wilayah yang terhimpun dalam Majelis Kehormatan Ikatsi. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai kuorum, Kongres akan ditunda sekurang-kurangnya 1 (satu) jam dan setelah itu Kongres dapat tetap dilaksanakan tanpa memperhatikan jumlah yang hadir dan dapat mengambil keputusan yang sah.

  5. Setiap keputusan dalam Kongres diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila dengan cara musyawarah menemui kegagalan, akan dilakukan pemungutan suara dan keputusan adalah sah berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 12. KEWENANGAN RAPAT ANGGOTA TINGKAT WILAYAH ATAU MUSYAWARAH WILAYAH

Musyawarah wilayah memiliki kewenangan untuk:

  1. Menetapkan dan mengesahkan pogram kerja wilayah yang mengacu pada program kerja.

  2. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah periodeberjalan.

  3. Memilih Ketua Wilayah periode berikutnya yang akan disahkan oleh pengurus pusat.

Pasal 13. MEKANISME MUSYAWARAH WILAYAH

  1. Musyawarah Wilayah diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun dan dapat diikuti oleh seluruh anggota wilayah.

  2. Pengurus wilayah menentukan waktu dan agenda Musyawarah Wilayah, serta mengundang anggota wilayah di media paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan MusyawarahWilayah.

  3. Pengurus wilayah membentuk Kepanitiaan Musyawarah Wilayah yang bertugas mengatur penyelenggaraan Musyawarah Wilayah 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Wilayah.

  4. Musyawarah Wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota Biasa wilayah serta dihadiri oleh perwakilan pengurus pusat. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai kuorum, Musyawarah Wilayah akan ditunda sekurang-kurangnya 1 (satu) jam dan setelah itu Musyawarah Wilayah dapat tetap dilaksanakan tanpamemperhatikan jumlah yang hadir dan dapat mengambil keputusan yang sah.

  5. Setiap keputusan dalam Musyawarah Wilayah diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila dengan cara musyawarah menemui kegagalan, akan dilakukan pemungutan suara dan keputusan adalah sah berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 14. PEMILIHAN KETUA UMUM DAN KETUA WILAYAH

  1. Pemilihan Ketua Umum dilaksanakan dalam Kongres, pemilihan Ketua Wilayah dilaksanakan dalam Musyawarah Wilayah.

  2. Ketua Umum dan Ketua Wilayah, dapat dipilih sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) kali masa kepengurusan.

  3. Pemilihan Ketua Umum dan atau Ketua Wilayah diambil berdasarkan suara terbanyak dari seluruh anggotayanghadirdantidakkehilanganhakpilih,denganhak1(satu)suarabagisetiapanggota yang hadir dan sudah terdaftar di panitia sebagai pemilih.

  4. Mekanisme pemilihandansyarat-syaratcalonKetuaUmumdancalonKetuaWilayah,masing-masing ditetapkan oleh Panitia Kongres dan Panitia MusyawarahWilayah.

Pasal 15. KONGRES LUAR BIASA DAN MUSYAWARAH WILAYAH LUAR BIASA

  1. Dalam hal-hal dan kondisi khusus, Dewan Penasehat dapat mengusulkan kepada Majelis Kehormatan untuk diadakan Kongres Luar Biasa yang dilaksanakan oleh pengurus, yang mempunyai kewenangan dan mekanisme yang sama dengan Kongres.

  2. Dalam hal-hal dan kondisi khusus, Pengurus pusat setelah berkonsultasi dengan Majelis Kehormatan, Dewan Penasehat,dan Dewan Pengawas,maka dapat diadakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa yang mempunyai kewenangan dan mekanisme yang sama dengan Musyawarah Wilayah.

Pasal 16. RAPAT PIMPINAN

  1. Rapat Pimpinan diselenggarakan ditingkat pusat, Peserta Rapat Pimpinan terdiri dari Majelis Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, Pengurus Pusat dan penguru swilayah.

  2. Rapat Pimpinan dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang- kurangnya ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai kuorum, maka rapat akan ditunda selama-lamanya 1 (satu) jam dan setelah itu rapat tetap dilaksanakan tanpa memperhitungkan jumlah yang hadir, dan dapat mengambil keputusan yang sah. Keputusan rapat dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah yang hadir.

  3. Rapat Pimpinan diselenggarakan sesuai kebutuhan.

  4. Rapat Pimpinan dapat mengundang pihak lain sebagai peninjau diluar peserta rapat apabila diperlukan.

Pasal 17. RAPAT PENGURUS PUSAT

  1. Rapat Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum. Dalam hal Ketua Umum berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Umum.

  2. Rapat Pengurus Pusat terdiri dari Rapat Pengurus Inti, Rapat Pengurus Harian, dan Rapat Pleno.

  3. Peserta rapat Pengurus Inti adalah Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekjen dan Bendahara Umum.

  4. Peserta Rapat Pengurus Harian adalah Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekjen, Bendahara Umum dan Ketua-ketua Bidang.

  5. Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Anggota Pengurus Pusat.

  6. Rapat Pengurus Pusat dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang- kurangnya ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai kuorum, maka rapat akan ditunda selama-lamanya 1 (satu) jam dan setelah itu rapat tetap dilaksanakan tanpa memperhitungkan jumlah yang hadir, dan dapat mengambil keputusan yang sah. Keputusan rapat dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah yang hadir.

  7. Rapat Pengurus Inti dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, Rapat Pengurus Harian dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dan Rapat Pleno dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam)bulan

  8. Rapat Pengurus dapat mengundang pihak lain sebagai peninjau diluar peserta rapat apabila diperlukan.

Pasal 18. RAPAT PENGURUS WILAYAH

  1. Rapat Pengurus Wilayah dipimpin oleh Ketua Wilayah. Dalam hal Ketua Wilayah berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Wilayah atau Sekretaris.

  2. Rapat Pengurus Wilayah terdiri dari Rapat Pengurus Inti, Rapat Pengurus Harian dan Rapat Pleno.

  3. Peserta rapat Pengurus Inti adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

  4. Peserta rapat Pengurus Harian adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan ketua-ketua bidang.

  5. Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Anggota Pengurus Wilayah.

  6. Rapat Pengurus Wilayah dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri olehsekurang- kurangnya ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai kuorum, maka rapat akan ditunda selama-lamanya 1 (satu) jam dan setelah itu rapat tetap dilaksanakan tanpa memperhitungkan jumlah yang hadir, dan dapat mengambil keputusan yang sah. Keputusan rapat dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah yanghadir.

  7. Rapat Pengurus Inti dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, Rapat Pengurus Harian dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dan Rapat Pleno dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam)bulan.

  8. Rapat Pengurus dapat mengundang pihak lain sebagai peninjau diluar peserta rapat apabila diperlukan.

Pasal 19. RAPAT KERJA

  1. Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah, berkewajiban mengadakan Rapat Kerja 1 (satu) kali dalam setahun.

  2. Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah.

  3. Peserta Rapat Kerja Wilayah adalah Pengurus wilayah berserta jajarannya, dan perwakilan Pengurus Pusat.

  4. Rapat Kerja membahas dan mengevaluasi program kerja pengurus.

  5. Rapat Kerja dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Peserta. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai kuorum, maka rapat akan ditunda selama-lamanya 1 (satu) jam dan setelah itu rapat tetap dilaksanakan tanpa memperhitungkan jumlah yang hadir,dan dapat mengambil keputusan yang sah.Keputusan rapat dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah yanghadir.

BAB VIII : KEUANGAN

Pasal 20. IURAN ANGGOTA

Ketentuan tentang pemberlakuan, besaran, dan mekanisme pembayaran iuran anggota ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 21. ALOKASI DANA

Alokasi dana untuk bidang kegiatan IKATSI Pusat dan alokasi dana untuk Pengurus Wilayah ditetapkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Nasional.

BAB IX : PENUTUP

Pasal 22. PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini lebih lanjut akan diatur dan ditentukan oleh Pengurus Pusat.
Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disahkan.

KONGRES IKATSI KE-8 TAHUN 2019

Ditetapkan dan di sahkan di

:

Hotel Grand QualityYogyakarta

Tanggal

:

8 Maret2019

Pimpinan sidang pleno

   

Ketua

:

Himawan Syaputra A.Md.Teks

Anggota

:

Ir. BambangMaryono

Anggota

:

Ir. Syafril Sjofyan

Anggota

:

Ir. R. Dade Sudrajat. BK. Teks





KONGRES IKATAN AHLI TEKSTIL INDONESIA KE IV
HOTEL GRAND QUALITY YOGYAKARTA
08 MARET 2019




PROGRAM KERJA PENGURUS IKATSI PERIODE TAHUN 2019-2023

  1. Sosialisasi program IKATSI kesemua pihak terkait (internal daneksternal)

  2. Registrasi dan Inventarisasi Ahli Tekstil Indonesia dan Ahli Tekstil Asing di Indonesia.

  3. - Inventarisasi dan Sertifikasi Kompetensi AhliTekstil

    - Ahli Tenaga Asing harus bersertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga AkreditasiMandiri

  1. Pembentukan Pusat Data, Website IKATSI dan penerbitan News Letter IKATSI.

  2. Membangun kerjasama dengan lembaga pemerintah, prioritas dengan Kementerian Tenaga Kerja, kementerian Perindustrian, kementerian Perdagangan, Kemenristek DIKTI, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Keuangan cq Ditjen Bea Cukai, dalam kegiatan studi, pendidikan/pelatihan, bantuan saksi ahli dalam sengketa/pengadilan dan inspeksi barangekspor-impor.

  3. Membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam dan luar negeri, terutama pada Industri tekstil, perbankan, asosiasi industri tekstil dan lembaga terkait dalam era revolusi industri4.0.

  4. MembangununitkonsultansidanbantuanhukumuntukAnggotaIKATSI.

  5. Membentuk Yayasan IKATSI yang memayungi kegiatan usaha, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan hasil penelitian, dan pengabdian masyarakat dari paraanggota.

  6. Membentuk Lembaga Akreditasi Mandiri, melakukan pengawasan, melaksanakan akreditasi dan sertifikasi Ahli Tekstil Indonesia dan Ahli Tekstil Asing yang bekerja di Indonesia bekerjasama dengan Lembaga terkait baik di dalam maupun luar negeri.

  7. Membangunjaringankerjasamadenganlembagaprofesi/ahlitekstilsejenis di luar negeri.

  8. Membuat Kode Etik Ahli TekstilIndonesia.

  9. Pengurus Pusat membuat pembagian tugas dengan wilayah. Pengurus pusatfocuspadakegiatanpenerapanKebijakan(Policy)IKATSI,Konsolidasi dan Kohesi Anggota IKATSI, membangun kerjasama dengan pihak ketiga, membangun citra positif dan kewibawaan Ahli Tekstil Indonesia. Pengurus Wilayah fokus kepada kegiatan operasional sebagai tindak lanjut hasil Pengurus Pusat dan kegiatan operasional lapangan program kerja IKATSI.

  10. Legalisasi IKATSI ke Lembaga Hukum.

REKOMENDASI KONGRES KE-8 IKATSI TAHUN 2019

  1. Seluruh Alumni Perguruan Tinggi Tekstil dan Ahli Tekstil yang bekerja di industri tekstil di Indonesia dan Luar Negeri diundang untuk bergabung dalam IKATSI.

  2. Pemerintah cq kementrian tenaga kerja dan kementrian perindustrian diharapkan melakukan seleksi terhadap calon tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia, yang keahlian dan kompetensinya belum dapat dipenuhi oleh tenaga ahli tekstil Indonesia.

  3. PimpinanKementerianTenagaKerja,KementerianRistekDIKTI,Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM dan KementerianKeuangancqDitjenBeaCukai,dapatmemanfaatkantenagaahli tekstil anggota IKATSI untuk melaksanakan kegiatan studi, pendidikan/pelatihan, bantuan saksi ahli dalam sengketa/pengadilan dan inspeksi ekspor-impor: Barang modal, bahan baku, bahan pembantu, dan tekstil dan produk tekstil(TPT).

  4. Pimpinan perusahan tekstil dan produk tekstil di Indonesia memprioritaskan/mengutamakan memanfaatkan sebesar-besarnya para ahli tekstil anggota IKATSI pada bidang-bidang penting dan strategis di perusahaan sesuai dengan keahlian dankompetensinya.

  5. Pimpinan Perguruan Tekstil diharapkan memanfaatkan para ahli tekstil anggota IKATSI dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdianmasyarakat.

  6. Kemenristek DIKTI diminta menghidupkan kembali dan mengembangkan perguruan tinggi tekstil sampai dengan strata 3 guna memenuhi kebutuhan tenaga ahli tekstil untuk menunjang industri tekstil dalam negeri.

  7. Pemerintah melalui kementrian terkait untuk memperbaiki struktur industri tekstil dalam rangka mengantisipasi pasar yang VUCA (Volatile Uncertainty Complex Ambigu) membentuk ketahanan industry tekstil nasional melalui kemandirian bahan baku tekstil yang dapat diproduksi diIndonesia.

  8. Pengendalian import TPT yang lebih selektif untuk mempertahankan keberadaan industri tekstil dalam negeri.

  9. Mengusulkan kepada Pemerintah untuk membentuk undang-undang tentang Ketahanan Sandang/KemandirianSandang.

  10. Dalam mengambil kebijakan Industri Tekstil untuk memenuhi sa Ketahanan Sandang/Kemandirian Sandang Pemerintah diharapkan mengundang IKATSI.



BACK